A new regulation arrives. Tuntas works out what it changes here.
For Compliance and Legal at Indonesian financial institutions. Name the regulation, upload the documents you have, and Tuntas returns the gap analysis obligation by obligation — every conclusion pointing to the article and the document it rests on.
Tuntas is an analysis tool, not legal advice.
Kewajiban (peraturan baru)
Penyelenggara wajib memastikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
POJK 40/2024 · Ps. 51 (1)
Aturan lama (POJK 10/2022, dicabut)
Berubah — kewajiban ini sudah ada, isinya berubah. Rumusan lama membebankan kewajiban langsung kepada tiap pengurus; rumusan baru menempatkan Penyelenggara sebagai pihak yang wajib memastikan.
POJK 10/2022 · Ps. 16 (1)
Belum dipenuhi.
Dasar kesimpulan
- Memo SDM Sertifikasi (2025) mencantumkan masa berlaku sertifikat Komisaris Utama dan Komisaris Independen sampai 22 Agustus 2025 dan Direktur Teknologi sampai 9 Maret 2026; tidak ada dokumen yang diserahkan yang membuktikan perpanjangan setelah tanggal-tanggal tersebut.
- Register Kepatuhan (2025) baris R-06 sendiri menandai status kewajiban ini sebagai Sebagian.
- Kesenjangan bukti perpanjangan bersifat terbukti dari dokumen internal, bukan sekadar ketiadaan informasi.
Dokumen perusahaan yang diperiksa untuk kesimpulan ini:
- Memo SDM Sertifikasi (2025)
- Register Kepatuhan (2025)
- Struktur Organisasi (2026)
Yang perlu dilakukan perusahaan
Memutakhirkan memo status sertifikasi, menyelesaikan perpanjangan yang tertunda, dan menetapkan pemantauan masa berlaku dalam kalender kepatuhan dengan pengingat sebelum jatuh tempo.
Usulan unit pelaksana: Divisi SDM & Umum dengan pemantauan Divisi Kepatuhan & Legal (perusahaan yang menentukan — usulan ini terbuka didiskusikan).
TuntasIlustrasi
The work you already know.
A new OJK regulation can run to two hundred articles or more. Someone has to work out what changed, what it means for this company, which SOPs, policies, agreements and terms have to be updated, who updates them, and by when — by hand, in between everything else, and then again when the units send their revisions back.
- The examiner reads the documents.
- The SOPs against the regulation, then the practice against the SOPs. Each gap between them is a finding.
- Findings carry consequences.
- Administrative sanctions, reputational cost, suspension of business activities, and a supervisory record the Board of Commissioners answers for.
- The deadline does not wait for capacity.
- The regulation sets it. Business as usual takes the weeks in between, and the work surfaces with a month to go.
- One person answers for what was missed.
- No deadline and no obligatory action can be something the company learns about later — and the Board has to hear it from them first.
Now hand it to Tuntas.
You give it the regulation you name — that is all, Tuntas finds the one it replaces and the official sources itself — and whatever company documents exist today: SOPs, policies, procedures, agreements, terms, evidence. What is missing becomes a request, not a blocker.
Tuntas returns
- A memorandum for the Board, firstso they hear the new regulation from you, and hear it today
- Every obligation of the new regulation, beside the provision it replaces
- A gap analysis: met, not met, partly met, or not assessable yet — each with its reason, and a named request where the evidence is missing
- Contradictions between your own documents, with both sources
- The specific change, in the specific document, with an owner
- The revision itself, drafted for your review — old text, new text, the article it rests on
- Deadlines, passed ones first, and one page of what is still open
One regulation, from arrival to close.
Name the regulation
Tuntas lists the documents it expects to need. Upload what exists.
Tuntas analyses
It reads the new regulation against every document you uploaded, obligation by obligation.
Your team reviews
Approve, edit the wording, or send it back. Supply what was asked for and the affected obligations are re-analysed.
Fix the documents
Your units revise, or Tuntas drafts the revision for them. Either way it is checked point by point against the article it was meant to satisfy.
Conclude
What remains, who acts next, by when. The conclusion records the position, open items included.
No conclusion without its article and its document.
Where the documents do not answer, Tuntas says so and asks. It does not guess, and it does not pick a side between two of your own documents.
BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA3 kewajiban
- 4Penyelenggara wajib memastikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.Ps. 51 (1)Perlu tindakan dari Anda
- 6Anggota Direksi yang merupakan warga negara asing wajib memiliki sertifikasi Bahasa Indonesia paling lambat 1 tahun sejak tanggal persetujuan sebagai anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.Ps. 51 (2)Tidak berlaku
Tuntas adalah alat bantu analisis, bukan nasihat hukum.
Kewajiban (peraturan baru)
Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 orang sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit, yang bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
POJK 40/2024 · Ps. 200 (1), (2)
Aturan lama (POJK 10/2022, dicabut)
Berubah — kewajiban ini sudah ada, isinya berubah.
POJK 10/2022 · Ps. 58 (1), (2)
Dokumen perusahaan saling bertentangan. Perlu penjelasan mana yang benar.
Dokumen yang saling bertentangan
- Piagam Audit Internal (2022) menyatakan fungsi audit internal dijalankan pihak eksternal sejak 2024, sedangkan Struktur Organisasi (2026) dan Pedoman Tata Kelola (2025) menyatakan fungsi itu dijalankan Unit Audit Internal di dalam Perseroan.
- Register Kepatuhan (2025) baris R-07 mencatat laporan UAI 2023 sampai 2025 terarsip dan menyatakan status Terpenuhi.
- Kedua kelompok dokumen tidak dapat benar sekaligus tanpa penjelasan, sehingga struktur pelaksanaan fungsi audit internal tidak dapat ditetapkan dari bukti yang ada.
Dokumen perusahaan yang saling bertentangan:
- Struktur Organisasi (2026)
- Piagam Audit Internal (2022)
- Pedoman Tata Kelola (2025)
- Register Kepatuhan (2025)
Yang perlu dilakukan perusahaan
Menjelaskan secara tertulis siapa yang menjalankan fungsi audit internal sejak 2024, menegaskan model pelaksanaan yang dipilih Direksi, dan menyelaraskan keempat dokumen di atas dengan model tersebut.
Usulan unit pelaksana: Direktur Utama bersama Dewan Komisaris, didukung Divisi Kepatuhan & Legal (perusahaan yang menentukan).
Tuntas memerlukan penjelasan dari Anda
- Klarifikasi manusia mengenai siapa yang benar-benar melaksanakan fungsi audit internal sejak 2024
- Perikatan jasa audit internal dengan kantor akuntan publik, bila ada
- Laporan audit internal No. 009/UAI/2024 dan No. 012/UAI/2025 beserta identitas penyusunnya
- Surat pengangkatan Kepala Unit Audit Internal
Mengapa ini penting: pertentangan antar dokumen harus diselesaikan sebelum status kepatuhan dapat ditetapkan; jawabannya juga menentukan berlaku tidaknya Pasal 200 ayat (5).
TuntasIlustrasi
Five conclusions, and no sixth.
- MET
- The documents show how the obligation is satisfied, and name where.
- NOT MET
- The documents show it is not satisfied. The specific change and the specific document follow.
- PARTLY MET
- Part of it is evidenced; the rest is not, and is carried as an open item.
- CANNOT BE ASSESSED YET
- The evidence is not in the documents supplied. Tuntas asks for what it needs, by name, and says why. It is never read as a breach.
- DOES NOT APPLY
- The obligation does not bind this company, and the reason is always stated.
Tuntas concludes according to the documents. Your officer decides.
The judgment stays with Compliance. Tuntas states a position and the evidence under it; your officer runs the sanity check that only experience can run, edits what needs editing, and decides. Nothing closes by a click alone.
Tuntas is an analysis tool. It does not certify compliance and it does not give legal advice. Every decision is logged with a name and a time, so the record shows who accepted what, and on what.
What you receive.
The memorandum that goes out the same day, the matter it came from, and one page of everything still open.
MEMORANDUM
- Kepada
- Direksi dan Dewan Komisaris
- Dari
- Fungsi Kepatuhan
- Tanggal
- 14 Agustus 2026
- Perihal
- Ringkasan awal hasil analisis dampak POJK 40 Tahun 2024, yang mencabut POJK 10/POJK.05/2022, terhadap kewajiban regulasi PT Benderang Dana Teknologi selaku Penyelenggara LPBBTI konvensional berizin.
Identitas regulasi. POJK 40 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan pada 27 Desember 2024 dan mencabut POJK 10/POJK.05/2022 melalui Pasal 236; peraturan yang dicabut dirujuk semata-mata sebagai pembanding.
Hasil analisis. Analisis bertanggal 14 Agustus 2026 mencakup 50 baris kewajiban: 18 kesenjangan yang terbukti, 13 kewajiban yang baru terpenuhi sebagian, 15 kewajiban yang belum dapat dinilai karena bukti belum memadai, 1 kewajiban yang telah didukung bukti, 1 pertentangan bukti, dan 2 ketentuan yang tidak berlaku bagi Perseroan.
Disusun oleh Tuntas untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Draf — ditelaah, disunting, dan diputuskan oleh fungsi kepatuhan Anda.
48 tindak lanjut untuk perusahaan masih terbuka
16 permintaan dokumen belum diserahkan · 32 perbaikan dokumen belum selesai (12 di antaranya sudah direvisi dan menunggu keputusan Anda).
Tenggat menurut peraturan4 sudah lewat
Setiap tenggat yang dibawa peraturan ini, yang sudah lewat lebih dahulu.
27 Juni 2025
lewat 14 bulan
no. 44 · Penyelenggara wajib menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana yang paling sedikit memuat tata cara pelaksanaan, mekanisme…
· Belum dipenuhi
no. 50 · Bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK ini diundangkan, ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan Rapat Umum…
· Belum dipenuhi
- POJK 40/2024 · Ps. 233
- POJK 40/2024 · Ps. 237
4 Juli 2025
lewat 13 bulan
no. 29 · Penyelenggara wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum paling sedikit Rp12.500.000.000,00; bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izi…
· Belum dipenuhi
- POJK 40/2024 · Ps. 169
Two packages, priced per regulation.
- Analysis
- Everything above. Your teams revise the documents themselves, and Tuntas checks every revision they submit, point by point: satisfied, still open, wrong article cited, new problems introduced.
- Analysis + Drafting
- Tuntas also drafts each revision — old text, new text, the article it rests on. Review it, edit it, download it as Word. If the analysis or the document changes, the draft is flagged and redone.
One regulation is one matter, from the day it arrives to the day the position is recorded. Scope and effort vary with the regulation, the number of documents, and the package.
What a deployment includes.
- The regulation, and the one it revokes
- Both held with their official source record, and Tuntas states which is in force. No conclusion is ever drawn on a revoked provision.
- Your documents, and nothing else
- Procedures, policies, agreements and terms — never your customers' personal data. Encrypted, visible to your organisation only, deleted on request.
- Where it runs is a decision
- The jurisdiction a deployment sits in is scoped with you before anything is uploaded.
- Bahasa Indonesia, end to end
- The register, the memo and the requests are written in the language the work is reviewed and filed in.
Tuntas claims no regulator approval, and coverage is scoped per regulation. It is an analysis tool: it does not certify compliance and it does not give legal advice.
Walk through a completed example.
A real regulation, analysed end to end against a fictional company's documents — the register, the requests, the contradiction, the drafted revisions, the memo. About twenty minutes, and you will know whether it resembles the work your team does.